Pengertian AMDAL
AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. AMDAL diperlukan untuk proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, AMDAL menjadi instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Dasar Hukum AMDAL
Regulasi utama yang mengatur AMDAL di Indonesia meliputi:
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Permen LHK No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL
UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) yang memperbaharui beberapa ketentuan terkait AMDAL
Tujuan Penyusunan AMDAL
AMDAL bertujuan untuk:
Mengidentifikasi dampak lingkungan — Mengetahui potensi dampak positif dan negatif dari suatu kegiatan terhadap lingkungan sekitar
Menyusun rencana mitigasi — Membuat rencana pengelolaan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif
Menjamin keberlanjutan — Memastikan pembangunan berjalan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
Memenuhi regulasi — Sebagai syarat wajib perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA
Siapa yang Wajib Menyusun AMDAL?
Kewajiban penyusunan AMDAL berlaku bagi usaha/kegiatan yang memenuhi kriteria berikut:
Mengubah bentang alam atau bentuk lahan dan landscape
Mengeksploitasi sumber daya alam baik terbarukan maupun tidak
Menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan, atau kemerosotan sumber daya alam
Mempengaruhi lingkungan alam, buatan, serta lingkungan sosial dan budaya
Menimbulkan dampak terhadap kawasan konservasi sumber daya alam
Komponen Dokumen AMDAL
Dokumen AMDAL terdiri dari beberapa komponen utama:
1. Kerangka Acuan (KA)
Dokumen yang berisi ruang lingkup kajian AMDAL, termasuk penentuan dampak penting yang perlu ditelaah.
2. Andal (Analisis Dampak Lingkungan)
Telaahan cermat dan mendalam tentang dampak penting dari rencana usaha/kegiatan.
3. RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan)
Rencana upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan.
4. RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan)
Rencana pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak.
Prosedur Penyusunan AMDAL
Tahapan penyusunan AMDAL secara umum meliputi:
Pengajuan permohonan — Pemrakarsa mendaftarkan rencana kegiatan melalui sistem OSS
Penyusunan Formulir KA — Tim penyusun menyiapkan kerangka acuan yang memuat rencana studi
Konsultasi publik — Melibatkan masyarakat terdampak dan pemangku kepentingan
Penyusunan Andal dan RKL-RPL — Tim ahli melakukan kajian mendalam berdasarkan KA yang disetujui
Penilaian oleh Tim Uji Kelayakan — Dokumen dinilai oleh tim yang ditunjuk pemerintah
Penerbitan Persetujuan Lingkungan — Jika dinilai layak, diterbitkan surat keputusan kelayakan lingkungan
Berapa Lama Proses AMDAL?
Proses penyusunan AMDAL umumnya membutuhkan waktu 4-12 bulan, tergantung pada:
Skala dan kompleksitas proyek
Ketersediaan data baseline lingkungan
Proses konsultasi publik
Kecepatan penilaian oleh tim penilai
Mengapa Memilih Konsultan AMDAL Profesional?
Penyusunan AMDAL harus dilakukan oleh Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP) yang memiliki sertifikasi. Tim penyusun juga harus memiliki sertifikasi KTPA (Ketua Tim Penyusun AMDAL) atau ATPA (Anggota Tim Penyusun AMDAL).
Izin AMDAL, bagian dari PT. Bintang Tsuroyya Bersinar, memiliki tim ahli bersertifikasi lengkap dengan pengalaman menangani 500+ proyek di seluruh Indonesia. Kami siap membantu Anda mulai dari konsultasi awal hingga terbitnya persetujuan lingkungan.
