Pentingnya Dokumen DELH dan DPLH untuk Kepatuhan Lingkungan

DELH dan DPLH Itu Apa?

DELH adalah Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yaitu dokumen lingkungan yang disusun oleh usaha yang sudah terlanjur beroperasi, padahal menurut aturan kegiatannya termasuk wajib AMDAL. Dokumen ini mengevaluasi dampak yang sudah terjadi, lalu menyusun rencana pengelolaannya ke depan.

DPLH adalah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan konsep yang sama tetapi untuk skala lebih kecil, yaitu usaha yang sudah berjalan padahal seharusnya memiliki UKL-UPL.

Cara paling mudah mengingatnya: AMDAL dan UKL-UPL disusun sebelum usaha berjalan, sedangkan DELH dan DPLH disusun setelah usaha terlanjur berjalan. Keduanya adalah jalan resmi yang disediakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan, bukan hukuman.

Perbedaan DELH dan DPLH

Menentukan mana yang tepat untuk usaha Anda tidak bisa ditebak. Acuannya adalah jenis kegiatan, kapasitas produksi, dan luas lahan, lalu dicocokkan dengan daftar jenis usaha wajib AMDAL dan UKL-UPL yang berlaku.

Dasar Hukum DELH dan DPLH

Mekanisme ini bukan kebijakan baru. Dasar utamanya ada pada:

• UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan setiap usaha berdampak memiliki dokumen lingkungan

• PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur Persetujuan Lingkungan sebagai syarat Perizinan Berusaha

• Peraturan Menteri LHK No. P.102 Tahun 2016, yang menjadi pedoman penyusunan dokumen lingkungan bagi usaha yang sudah memiliki izin usaha tetapi belum memiliki dokumen lingkungan

Karena aturan turunannya dapat berbeda antar daerah, selalu konfirmasikan persyaratan terbaru ke Dinas Lingkungan Hidup tempat usaha Anda berada sebelum menyusun dokumen.

Siapa yang Wajib Mengurus DELH atau DPLH?

Usaha Anda kemungkinan besar wajib menyusun DELH atau DPLH jika salah satu kondisi ini terpenuhi:

• Sudah memiliki izin usaha, tetapi belum pernah menyusun AMDAL maupun UKL-UPL

• Kegiatan sudah berjalan sebelum kewajiban dokumen lingkungan diberlakukan untuk sektor tersebut

• Sedang mengurus perpanjangan atau perubahan izin, lalu diminta melampirkan dokumen lingkungan

• Mendapat teguran atau surat dari Dinas Lingkungan Hidup

• Akan diakuisisi, merger, atau mengajukan pendanaan, dan investor meminta kelengkapan dokumen lingkungan

Kalau usaha Anda belum beroperasi, yang dibutuhkan bukan DELH atau DPLH, melainkan AMDAL atau UKL-UPL sesuai skala kegiatan.

Risiko Kalau Dibiarkan

Beroperasi tanpa dokumen lingkungan bukan sekadar urusan administrasi. Konsekuensi yang nyata terjadi di lapangan antara lain:

• Sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan, sampai pencabutan izin

• Penghentian operasional sementara, yang biayanya hampir selalu jauh lebih besar daripada biaya menyusun dokumen

• Izin tidak bisa diperpanjang, karena dokumen lingkungan menjadi syarat

• Gagal dalam uji tuntas investor, sebab dokumen lingkungan termasuk hal pertama yang diperiksa

• Tuntutan pidana lingkungan dalam kasus pencemaran yang terbukti

Proses Penyusunan DELH

1. Inventarisasi kegiatan. Mendokumentasikan seluruh aktivitas operasional sejak awal berjalan beserta perubahannya.

2. Pengumpulan data lingkungan. Pengambilan sampel kualitas air, udara, dan tanah di sekitar lokasi, dianalisis di laboratorium terakreditasi.

3. Evaluasi dampak. Menganalisis dampak yang sudah terjadi maupun yang masih berlangsung.

4. Penyusunan RKL-RPL. Menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan ke depan.

5. Penilaian. Presentasi dokumen di hadapan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

6. Persetujuan. Penerbitan Persetujuan Lingkungan sebagai hasil akhir.

Proses Penyusunan DPLH

1. Deskripsi kegiatan. Gambaran usaha yang telah berjalan beserta kapasitasnya.

2. Identifikasi dampak. Mendata dampak lingkungan yang telah dan masih terjadi.

3. Upaya pengelolaan. Menyusun rencana mitigasi dampak yang realistis untuk dijalankan.

4. Upaya pemantauan. Menetapkan mekanisme monitoring berkala beserta titik pantaunya.

5. Pemeriksaan. Review oleh instansi lingkungan hidup daerah.

6. Penerbitan. Persetujuan, atau catatan perbaikan yang harus dipenuhi lebih dulu.

Dokumen yang Perlu Disiapkan

Semakin lengkap data awal, semakin cepat prosesnya. Siapkan:

• Akta perusahaan, NIB, dan izin usaha yang berlaku

• Bukti penguasaan lahan, misalnya sertifikat atau perjanjian sewa

• Layout pabrik, denah bangunan, dan diagram alir proses produksi

• Data kapasitas produksi dan jumlah tenaga kerja

• Riwayat pengelolaan limbah, termasuk IPAL, TPS limbah B3, dan cerobong emisi

• Hasil uji laboratorium yang pernah dilakukan, jika ada

• Foto dokumentasi kondisi lingkungan di sekitar lokasi

Belum punya sebagian dokumen di atas? Itu hal biasa, dan bisa dilengkapi sambil berjalan. Yang penting prosesnya dimulai.

Berapa Lama dan Berapa Biayanya?

Dari pengalaman kami, penyusunan DELH umumnya memakan waktu 2 sampai 5 bulan, sedangkan DPLH 1 sampai 2 bulan. Lamanya sangat dipengaruhi tiga hal: kelengkapan data awal, kecepatan jadwal penilaian di instansi, dan kompleksitas kegiatan usaha.

Biayanya bervariasi menurut skala kegiatan, luas lahan, dan jumlah parameter uji laboratorium yang dibutuhkan. Karena itu, angka yang jujur hanya bisa diberikan setelah melihat kondisi usaha Anda. Silakan lihat rincian layanan dan kisaran biayanya di halaman jasa konsultan DELH dan jasa konsultan DPLH.

Lima Hal yang Memperlancar Prosesnya

1. Jangan ditunda. Semakin lama dibiarkan, semakin sulit mengumpulkan data historis, dan semakin besar risiko sanksi.

2. Kumpulkan bukti pengelolaan. Foto, laporan, dan catatan upaya pengelolaan lingkungan yang sudah dilakukan akan sangat membantu penilaian.

3. Catat semua perubahan kegiatan. Penambahan mesin, perluasan bangunan, atau perubahan kapasitas perlu didata sejak awal operasional.

4. Komunikasi aktif dengan Dinas LH. Tiap daerah punya penekanan berbeda. Memahaminya sejak awal mencegah revisi berulang.

5. Pilih penyusun bersertifikasi. Evaluasi retroaktif berbeda dari penyusunan AMDAL biasa, dan dokumen harus disusun oleh tenaga ahli bersertifikat KTPA atau ATPA.

Setelah Dokumen Terbit, Pekerjaan Belum Selesai

Persetujuan Lingkungan membawa kewajiban lanjutan, terutama pelaporan pelaksanaan RKL-RPL setiap enam bulan kepada instansi terkait. Banyak perusahaan lalai di tahap ini, lalu kembali bermasalah saat pengawasan. Kalau butuh pendampingan rutin, kami juga menangani laporan implementasi dokumen lingkungan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah DELH sama dengan AMDAL?

Tidak sama. Isinya memang mirip, tetapi AMDAL disusun sebelum kegiatan berjalan untuk memperkirakan dampak, sedangkan DELH disusun setelah kegiatan berjalan untuk mengevaluasi dampak yang sudah terjadi.

Usaha saya kecil, apakah tetap wajib?

Tergantung jenis kegiatannya, bukan hanya ukurannya. Usaha kecil yang berdampak lingkungan tetap bisa masuk kriteria wajib UKL-UPL, sehingga perlu DPLH jika sudah terlanjur beroperasi. Pengecekan daftar jenis usaha wajib adalah langkah pertama yang benar.

Apakah bisa langsung menyusun AMDAL saja?

Tidak bisa. Untuk kegiatan yang sudah beroperasi, jalur yang disediakan adalah DELH atau DPLH. AMDAL diperuntukkan bagi kegiatan yang belum berjalan.

Berapa lama masa berlaku DELH dan DPLH?

Persetujuan Lingkungan berlaku selama kegiatan masih berjalan sesuai yang tercantum dalam dokumen. Kalau ada perubahan kapasitas, penambahan unit, atau perubahan proses, dokumen perlu diubah melalui mekanisme perubahan persetujuan lingkungan.

Apakah bisa diurus tanpa konsultan?

Secara aturan bisa, tetapi dokumen harus disusun oleh tenaga ahli bersertifikat. Sebagian besar perusahaan memilih menggunakan konsultan karena proses evaluasi retroaktif, pengambilan sampel, dan sidang penilaian memerlukan pengalaman teknis.

Apa yang terjadi kalau tetap tidak diurus?

Risikonya berjenjang, dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, sampai pencabutan izin usaha. Dalam kasus pencemaran, bisa berlanjut ke tuntutan pidana lingkungan.

Butuh Bantuan untuk Memulai?

Izin AMDAL, bagian dari PT. Bintang Tsuroyya Bersinar, telah menyusun DELH dan DPLH untuk berbagai sektor industri di Jabodetabek. Tim kami bersertifikasi KTPA dan ATPA, dan mendampingi mulai dari pengecekan kewajiban, pengambilan sampel, penyusunan dokumen, sampai persetujuan terbit.

Konsultasi awal gratis dan tanpa komitmen. Ceritakan dulu kondisi usaha Anda, nanti kami bantu petakan dokumen apa yang sebenarnya dibutuhkan. Selengkapnya di halaman jasa konsultan DELH.